Tiga Pilar Yaman dan Harapan Damai Baru

Seiring dinamika politik Yaman yang terus berkembang, tiga pilar kekuasaan kini mendominasi wajah pemerintahan negara ini: Pemerintah Aden, STC, dan Houthi di Sanaa. Masing-masing memiliki struktur resmi serta pengaruh unik pada jalannya demokrasi dan stabilitas. Namun di tengah fragmentasi, muncul secercah harapan damai yang kelak dapat menyatukan kembali negeri ini.

Pemerintahan Aden yang diakui internasional diketuai oleh Perdana Menteri Salem bin Braik dan Presiden PLC Rashad al‑Alimi. Mereka membawa legitimasi global serta struktur pemerintahan formal yang bisa menjadi fondasi rekonstruksi nasional. Sementara itu STC di selatan berhasil membentuk otoritas lokal kuat—mirip pemerintah otonom ala Kurdistan Irak—dengan sistem fiskal dan birokrasi sendiri.

Sementara itu, di jantung utara, Houthi melalui Dewan Politik Tertinggi (SPC) di Sanaa telah memantapkan kekuasaan dengan struktur pemerintahan paralel. SPC, dipimpin oleh Mahdi al‑Mashat, dan kabinet perdana menteri Ahmad al‑Rahawi, berfungsi sebagai pusat kekuatan de facto yang mengontrol birokrasi, militer, serta yudikatif.

Dengan tiga kekuatan ini, Yaman kini menyaksikan pembagian kekuasaan yang unik. Di satu sisi, Aden memegang kekuasaan formal internasional. Di sisi lain, STC memerintah daerah dengan kendali otonom, dan Houthi mengelola utara lewat struktur paralel yang solid. Masing-masing pilar telah menerima faktanya; merekalah pemilik kekuasaan tanah air ini.

Meski skema semacam ini mungkin terdengar rumit, ada keyakinan baru bahwa fragmentasi dapat dijembatani. Diplomasi dan integrasi bertahap bisa mengubah ‘fragmen’ menjadi ‘kesatuan federal’ yang menghormati otonomi daerah. Spirit ini serupa yang pernah terjadi di Irak Utara—menyeimbangkan kewenangan pusat dan daerah.

STC telah membangun fondasi tata kelola publik yang dapat dikembangkan dalam kesepakatan nasional. Jika akademisi, politisi regional, dan PLC menginisiasi pembentukan parlemen otonom, Yaman bisa membuka babak baru dalam konstitusi pluralistik yang menghargai keberagaman.

Ketika mayoritas anggaran daerah—terutama di Aden—dikendalikan STC, muncul peluang menyusun sistem fiskal yang adil. APBD bisa diintegrasikan ke APBN secara berangsur, dengan mekanisme alokasi yang jelas dan tetap menjaga peran otonomi daerah.

Di utara, keterlibatan SPC dalam struktur pemerintahan Houthi dapat menjadi basis kesepakatan lebih inklusif. Jika diberi legitimasi politik yang diakui secara lokal, mereka bisa menjadi jembatan penting bagi proses rekonsiliasi nasional—bukan rintangan yang mesti dihapus.

Dialog trilateralis antara PLC, STC, dan SPC dapat dirancang secara konstruktif melalui mediasi PBB atau negara Arab Teluk. Apabila setiap pihak bersedia membuka diri, kesepakatan fiskal, legislatif, serta keamanan bisa dihasilkan dalam dua tahap: awal koordinasi administratif lalu reformasi nasional.

Peluang perdamaian juga terbuka lewat mekanisme ‘desentralisasi berimbang’. Tiap kawasan bisa memiliki parlemen lokal, anggaran sendiri, serta bagian wakil di pemerintahan pusat. Ini memungkinkan keberagaman sosial-politik Yaman tetap dihargai, bukan dihapus.

Lebih jauh, STC dan SPC sudah menunjukkan keterbukaan terhadap kerja sama ekonomi. STC telah mengundang pendanaan internasional dan memperbaiki infrastruktur publik. SPC mampu mengontrol stabilitas utara. Jika kolaborasi terjadi, proyek lintas wilayah bisa segera berjalan.

Lebih konkret, sektor energi—khususnya minyak dan pelabuhan—dapat dijalankan bersama. Keuntungan dari ekspor dan penerimaan bea dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur serta perlindungan warga sipil, tanpa harus dicaplok satu pihak.

Kemitraan global yang selama ini mendanai pemerintah Aden dapat diperluas lewat saluran baru: menyertakan STC dalam proyek pembangunan daerah, serta memberikan dukungan untuk rehabilitasi Sanaa di bawah komitmen rekonstruksi yang adil.

Generasi muda Yaman merupakan modal utama untuk menyokong perdamaian. Program vokasi dan beasiswa bersama dari tiga pemerintah bisa menjadi simbol rekonsiliasi nyata—bukan slogan formal. Mereka adalah jembatan masa depan untuk membentuk bangsa maju.

Akuntabilitas anggaran juga menjadi kunci. Jika kesepakatan menempatkan auditor lokal dan lembaga sipil pemantau, kepercayaan publik akan tumbuh. Transparansi ini dapat melahirkan budaya politik baru yang lebih sehat dan bertanggungjawab.

Sementara hal-hal ini dibahas di bawah meja politik, masyarakat sipil punya peran vital. Ulama, pemimpin suku, maupun LSM harus diberi ruang dalam proses—untuk memastikan kesetaraan, perlindungan HAM, dan stabilitas sosial.

Proses ini jelas bukan tanpa tantangan. Ada resistensi internal, curiga dalm, dan lukisan sejarah panjang konflik sektarian. Namun kemauan bersama bisa menuntun pada kompromi realistis yang berakar pada kebutuhan rakyat, bukan ego elit.

Mekanisme penguatan institusi demokrasi seperti pemilihan lokal, pemilihan legislatif ambang batas, serta pembagian kursi berdasarkan wilayah menjadi rujukan yang baik. Uji coba lokal dapat dilakukan, misalnya di Aden, Marib, dan Saada, baru menyulapnya ke konteks nasional.

Jika momentum ini ditegakkan, Yaman bisa menjelma sebagai negara federal modern yang merangkul keragaman dan membangun infrastruktur sosialnya bersama—tidak ketinggalan di era modernisasi global.

Perjalanan menuju perdamaian bukan soal mimpi kosong. Saat ini sudah terlihat kecenderungan keterbukaan trilateral. Waktu dan komitmen akan mematangkan proses tersebut agar rakyat yang terkena dampak konflik bertahun-tahun akhirnya melihat hasil nyata.

Yaman butuh lebih dari penghentian tembakan. Ia butuh tata pemerintahan baru yang merangkul—di mana Aden, utara, dan selatan melangkah bersama menuju kesatuan dalam keberagaman. Dan desain itu bisa dimulai dari sekarang.

🌟 Siapa Saja Wakil Presiden PLC?

Aidarus al-Zoubaidi
- Presiden Southern Transitional Council (STC).
- Mantan Gubernur Aden.
- Wakil Ketua PLC, mewakili kekuatan politik selatan.
- Basis kekuasaan: Yaman selatan, khususnya Aden dan wilayah pesisir.
Tareq Mohammed Saleh
- Keponakan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh.
- Pemimpin milisi National Resistance.
- Wakil Ketua PLC, mewakili kekuatan militer di pesisir barat.
- Basis kekuasaan: Yaman barat, terutama pesisir Laut Merah.
Sultan Ali al-Arada
- Pemimpin suku berpengaruh dan Gubernur Marib.
- Wakil Ketua PLC, mewakili kepentingan tribal dan partai Al-Islah.
- Basis kekuasaan: Yaman tengah, terutama provinsi Marib.
Abdullah al-Alimi Bawazeer
- Mantan penasihat Presiden Hadi.
- Wakil Ketua PLC, dekat dengan kalangan pemerintahan dan Al-Islah.
- Basis kekuasaan: Lingkaran pemerintahan Aden.

✍️ Bagaimana dengan Anggota Dewan Lainnya?

Abed al-Rahman Abu Zara’a (Brigade Raksasa – Salafi)
Othman Hussein Megali (Pemimpin suku dari Sa’dah)
Faraj Salmin al-Bahsani (STC wilayah Hadramaut)

🏛️ Kekuasaan dan Koordinasi di Aden

Rashad al-Alimi memimpin PLC dan memegang kewenangan formal sebagai kepala eksekutif negara, bertanggung jawab atas urusan militer dan pemerintahan.
Para wakil presiden mewakili kekuatan utama di wilayah masing-masing.
Di lapangan, STC di bawah al-Zoubaidi memegang kendali de facto di Aden dan sekitarnya, baik dalam aspek administratif maupun keamanan.

🌐 Tabel Ringkasan

Jabatan	Nama	Afiliasi	Basis Kekuasaan (Wilayah)
Presiden Tetap	Rashad al-Alimi	Independen (bekas GPC)	Aden pusat (markas PLC)
Wakil Presiden	Aidarus al-Zoubaidi	STC	Yaman selatan (Aden & pesisir)
Wakil Presiden	Tareq Mohammed Saleh	National Resistance	Yaman barat (pesisir Laut Merah)
Wakil Presiden	Sultan Ali al-Arada	Al-Islah	Marib (Yaman tengah)
Wakil Presiden	Abdullah al-Alimi Bawazeer	Al-Islah	Lingkaran pemerintahan Aden
Anggota Dewan	Abed al-Rahman Abu Zara’a	Giants Brigades (Salafi)	Struktur militer di selatan
Anggota Dewan	Othman Hussein Megali	Pemimpin suku (Sa’dah)	Wilayah suku di perbatasan Houthi
Anggota Dewan	Faraj Salmin al-Bahsani	STC (Hadramaut)	Yaman timur (Hadramaut)

✅ Kesimpulan

PLC adalah badan eksekutif formal Yaman yang dipimpin oleh Rashad al-Alimi dari Aden, dengan kekuasaan atas urusan militer dan pemerintahan.
Wakil-wakil presiden mewakili kekuatan regional utama: separatis selatan (STC), pemimpin suku, milisi militer, dan jaringan partai.
STC di bawah al-Zoubaidi memegang kendali nyata di Aden dan sebagian besar wilayah selatan — posisi ini tumpang tindih dengan peran PLC dalam aspek pemerintahan dan keamanan.
Tidak ada parlemen atau kantor wakil presiden terpisah per wilayah; otoritas legislatif tetap berada di parlemen nasional yang saat ini terfragmentasi.

Berikut struktur pemerintahan Houthi di Sanaa yang setara dengan badan eksekutif dan legislatif de facto, meskipun tidak diakui secara resmi internasional:

---

1. Dewan Politik Tertinggi (Supreme Political Council – SPC)

Dewan ini berfungsi sebagai kepala negara de facto di wilayah yang dikuasai Houthi. Dibentuk pada Juli 2016, SPC kini dipimpin oleh Mahdi al‑Mashat sebagai Ketua. Anggotanya mencakup tokoh-tokoh senior Houthi serta sekutu dari fraksi General People's Congress (GPC) pro-Houthi .

2. Kabinet “Perubahan dan Pembangunan”

SPC menunjuk kabinet nasional yang diperbarui pada Agustus 2024. Perdana Menteri saat ini adalah Ahmad al‑Rahawi, dan kabinet ini mencakup 21 menteri, termasuk dua wakil PM (untuk pertahanan-keamanan dan urusan administratif) .

3. Sistem Pengawas (Supervisory Network)

Di setiap kementerian dan lembaga sipil, ada jaringan "supervisor" loyalis Houthi. Pengawas ini, ditunjuk langsung oleh Pemimpin Houthi, memiliki kekuasaan nyata atas kebijakan birokrasi dan dapat menggantikan keputusan pejabat resmi .

4. Dewan Pertahanan Nasional

Semacam kabinet keamanan terpadu yang menjadi rujukan dalam situasi darurat dan militer. Dipimpin oleh Mahdi al‑Mashat, dengan keikutsertaan wakil PM bidang pertahanan seperti Jalal al‑Ruwaishan .

5. Sistem Kehakiman yang Diawasi Houthi

Houthi mengontrol struktur yudisial melalui perubahan pejabat utama:

Abdulmunem Shujauddeen – Ketua Dewan Kehakiman Agung

Abdul Samad Al-Mutawakel – Ketua Mahkamah Agung

Abdul‑Salam Hassan Zeid Al-Houthi – Jaksa Agung .

Mereka berada di bawah komando SPC, yang langsung menunjuk hakim dari luar lembaga sebelumnya.

6. Lembaga Pengelola Zakat & Wakaf

Mereka mendirikan otoritas zakat dan lembaga wakaf baru untuk mengambil alih fungsi kementerian sebelumnya. Pendapatan dikendalikan oleh SPC, bukan lembaga resmi purwarupa negara sebelumnya.

7. Dewan Syura versi Houthi

Terdapat “Shura Council” di Sanaa yang menjadi versi timur legislasi. Meskipun bersifat konsultatif, keberadaannya mencerminkan struktur paralel legislatif di bagian utara Yaman.

8. Dewan Revolusioner & Komite Darurat

Awalnya dibentuk sebagai komisi transisi setelah kudeta 2014–2015. Meski sebagian formal dihapus, kekuatan komite ini tetap menjadi landasan pengangkatan pengawas dan penunjukan staf kunci .

---

Hubungan antara Badan-Badan Ini

SPC adalah pusat kekuasaan tertinggi. Mereka menunjuk kabinet dan pengawas, serta mengendalikan lembaga zakat, wakaf, dan de facto legislatif. Para pengawas menerapkan kebijakan SPC di kementerian — real power bekerja melalui mereka, bukan melalui pejabat resmi yang sering dijadikan pelindung citra pemerintahan teknokratis.

Sementara Dewan Keamanan Nasional dan wakil PM pertahanan menjalankan pengaturan militer dan pembelaan, struktur yudisial dioperasikan untuk legitimisasi hukum. Dewan Syura dan komite revolusioner memberi legitimasi internal dan kontrol atas legislatif, meskipun formalitasnya lemah.

---

Kesimpulan

Pemerintahan Houthi di Sanaa terdiri dari

Dewan Politik Tertinggi sebagai kepala negara,

Kabinet “Perubahan & Pembangunan” sebagai eksekutif,

Jaringan pengawas tersebar di tiap kementerian,

Dewan Keamanan Nasional,

Sistem yudisial di bawah kendali SPC,

Lembaga zakat/wakaf terpisah,

Merancang parlemen bayangan (Shura Council),

Dan komite revolusioner/darurat sebagai tulang belakang kontrol.

Semua badan ini membentuk struktur pemerintahan paralel yang lengkap dan berjalan secara efektif, meskipun tanpa pengakuan internasional resmi. Pemerintahan ini beroperasi berdasarkan loyalitas dan kendali loyalis di bawah al‑Mashat dan al‑Rahawi.

Berikut ini adalah profil anggota Supreme Political Council (SPC) — badan eksekutif tertinggi pemerintahan Houthi di Sanaa. SPC berfungsi sebagai kepala negara kolektif dan menjalankan kekuasaan de facto atas wilayah utara Yaman .

---

1. Mahdi al‑Mashat – Chairman (Ketua SPC)

Mahdi al‑Mashat lahir pada 1 Januari 1986 di provinsi Saada. Ia dipilih menjadi Ketua SPC sejak April 2018 menggantikan Saleh al‑Sammad yang tewas. Sebagai pemimpin tertinggi, ia memegang otoritas atas kebijakan politik dan hubungan luar negeri Houthi. Mahdi sering mengeluarkan pernyataan resmi dan memperkuat hubungan dengan Rusia, menjadikan dirinya pusat kekuasaan inti Houthi .

---

2. Sadeq Amin Abu Rass – Vice Chairman (Wakil Ketua SPC)

Sebagai wakil ketua, Abu Rass mendampingi al‑Mashat dalam tugas pemerintahan SPC. Meskipun latar belakangnya kurang diekspos, jabatan ini menandakan ia tokoh kunci dan pengambil keputusan dalam urusan strategi dan hubungan antara militer dan sipil.

---

3. Ahmed Ghaleb Nasser al‑Rahawi – Prime Minister (Perdana Menteri)

Diangkat pada 10 Agustus 2024, al‑Rahawi memimpin “Kabinet Perubahan dan Pembangunan”. Sebagai PM, ia mengatur urusan pemerintahan harian seperti kementerian, anggaran, dan pelaksanaan kebijakan domestik SPC .

---

4. Muhammad Ali al‑Houthi – Anggota SPC

Cousin dari Abdul-Malik al-Houthi, ia merupakan tokoh politik dan informasi Houthi. Dulu menjabat ketua SPC sebelumnya (2016–2018), saat ini aktif menjadi juru bicara Houthi dalam isu maritim dan luar negeri, terutama terkait Red Sea dan Rusia.

---

5. Jaber Abdullah Ghaleb Al‑Wahbani – Anggota SPC

Wahbani adalah anggota SPC, kemungkinan mewakili faksi General People’s Congress (GPC) yang bersekutu dengan Houthi. Perannya dominan dalam konsultasi politik dan membentuk legitimasi koalisi SPC .

---

6. Mubarak Saleh Al‑Mishn al‑Zaidi – Anggota SPC

Termasuk dalam anggota SPC, ia mewakili salah satu lini elite Houthi. Meski riwayat publiknya terbatas, nama tersebut muncul dalam daftar resmi SPC.

---

7. Sultan Ahmed Abd Rabbo al‑Samei – Anggota SPC

Samei adalah bagian dari elemen SPC, kemungkinan berperan dalam bidang administrasi atau representasi daerah di wilayah utara yang dikuasai Houthi .

---

8. Khaled Mohammed Saeed al‑Dini – Anggota SPC

Sebagai anggota SPC, al‑Dini kemungkinan memegang portofolio khusus atau politik. Namanya termasuk dalam lini strategis SPC.

---

9. Salih Mabkhout al‑Nuaimi – Anggota SPC

Nuaimi masuk daftar SPC sebagai anggota penting yang mewakili kepentingan politik dan administratif dalam struktur pemerintahan Houthi.

---

🔹 Fungsi SPC dan Pola Kekuasaan

SPC menjalankan fungsi eksekutif seperti kepala negara dan legislatif. Mereka mengangkat PM, mengelola kabinet, mengambil keputusan strategis, dan membentuk kebijakan dalam negeri serta luar negeri. Meski tidak diakui internasional, SPC mengisi kekosongan kekuasaan di wilayah utara selepas konflik 2014–2015 .

🔹 Keseimbangan Militer & Politik

Mahdi al‑Mashat berada di puncak kekuasaan dan mengontrol hubungan luar negeri dan militer.

Muhammad Ali al‑Houthi dan anggota lainnya mewakili faksi militer dan elite politik.

PM al‑Rahawi bertugas menjalankan roda pemerintahan harian dan administrasi sipil.

---

Dengan kesembilan anggota ini, SPC menciptakan struktur pemerintahan paralel yang lengkap—meliputi kepala negara, wakil jabatan, perdana menteri, dan anggota yang mewakili berbagai elemen politik Houthi. Semua ini berlangsung efektif di Sanaa meskipun tanpa legitimasi internasional.

Baca selanjutnya