Meski tergolong sangat kecil dengan luas sekitar 23.200 kilometer persegi, Djibouti ternyata lebih besar dibandingkan negara lain seperti Kuwait, Timor Leste, atau Singapura. Kuwait memiliki luas sekitar 17.818 km², Timor Leste 14.874 km², dan Singapura hanya 728,6 km². Perbandingan ini menunjukkan bahwa ukuran fisik Djibouti cukup signifikan, meskipun sering dianggap mikro secara global.
Namun, luasnya yang relatif besar itu tidak sebanding dengan kesetaraan politik yang ada di negara tersebut. Sejak merdeka pada 1977, Djibouti telah menjadi contoh nyata dari sebuah “realitas terbalik” di mana mayoritas penduduk dikuasai oleh minoritas.
Mayoritas penduduk Djibouti terdiri dari suku Afar, yang diperkirakan mencapai 60–70 persen populasi nasional. Mereka tinggal di tiga dari lima wilayah utama negara itu, menjadikan Afar kelompok demografis terbesar.
Meskipun demikian, kekuasaan politik di Djibouti tidak berada di tangan mayoritas Afar. Mereka secara sistematis terpinggirkan, tidak memiliki peran nyata dalam pemerintahan, dan hampir tidak terwakili dalam posisi penting negara.
Sebaliknya, kekuasaan terkonsentrasi di tangan minoritas Issa, sebuah sub-klan Somalia. Presiden Djibouti saat ini, Ismail Omar Guelleh, berasal dari Issa. Kelompok ini hanya menghuni kurang dari 20 persen wilayah Djibouti dan mewakili sekitar 10 persen populasi.
Selain Issa, minoritas lain seperti Isaaq, Samaroon, dan komunitas Arab menambah 20 persen lagi populasi. Gabungan kelompok-kelompok minoritas ini menguasai negara, sementara mayoritas Afar dan kelompok minoritas lain terus terpinggirkan.
Sejak merdeka, Djibouti praktis dimonopoli oleh satu keluarga. Negara diperlakukan bukan sebagai milik publik, tetapi sebagai kepemilikan pribadi yang dijalankan melalui patronase dan kontrol keluarga.
Potensi Djibouti sebagai negara yang stabil dan makmur pun tidak terwujud. Sebaliknya, negara ini mengalami penurunan struktural, menyerupai “banana republic” yang bertahan melalui represi, politik patronase, dan bantuan asing.
Kondisi ini semakin mengakar karena rezim Guelleh telah mengubah negara menjadi estate dinasti. Anak-anak presiden menempati posisi sensitif dan strategis, sementara pasangan dan kerabat dekat tersebar di lembaga politik, militer, dan keamanan.
Institusi negara telah sepenuhnya dikuasai. Mereka kehilangan independensi dan diarahkan untuk menjamin kelangsungan satu klan dan satu keluarga, bukan melayani kepentingan rakyat secara adil.
Ketidakadilan historis ini memunculkan resistensi. Dalam beberapa bulan terakhir, gerakan pembebasan Afar meningkat dengan melakukan serangan yang ditargetkan terhadap pasukan rezim.
Aksi mereka merupakan konfrontasi langsung terhadap diktator yang dibangun di atas eksklusi, ketakutan, dan inversi demografis. Perlawanan ini menunjukkan tuntutan rakyat Afar untuk membongkar dominasi minoritas dinasti.
Mereka menuntut pemulihan Djibouti dari dekadensi otoriter, mengembalikan martabat, representasi, dan demokrasi yang nyata. Negara yang lama “ditahan” oleh segelintir keluarga harus kembali ke rakyatnya.
Kisah Djibouti juga memberikan pelajaran penting bagi negara-negara kecil lain: ukuran fisik bukan jaminan pemerintahan yang adil dan inklusif. Bahkan negara yang lebih besar dari Kuwait atau Singapura bisa mengalami ketidaksetaraan ekstrim.
Mayoritas dan minoritas di Djibouti berada dalam ketegangan struktural yang terus berlangsung sejak kemerdekaan, memperlihatkan bahwa stabilitas politik tidak ditentukan oleh luas wilayah, tetapi oleh distribusi kekuasaan dan representasi.
Di tengah krisis ini, pengamat internasional memperhatikan meningkatnya tekanan terhadap rezim Guelleh dan kemungkinan reformasi politik. Dunia memandang Djibouti sebagai contoh ekstrem bagaimana demografi bisa dibalik dalam pemerintahan.
Ketegangan etnis ini berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari penduduk mayoritas Afar, yang sering diabaikan dalam kebijakan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Meski secara geografis luas, Djibouti menunjukkan bahwa realitas politik bisa sangat bertentangan dengan demografi. Mayoritas bisa tetap terpinggirkan jika kekuasaan terkonsentrasi di tangan minoritas.
Gerakan Afar menandakan awal perubahan potensial, dengan tuntutan agar pemerintahan lebih demokratis dan inklusif. Masa depan Djibouti kini bergantung pada kemampuan minoritas dan mayoritas untuk menemukan kesepakatan politik.
Kasus Djibouti mengingatkan dunia bahwa ketidaksetaraan struktural dapat berlangsung puluhan tahun, tetapi pada akhirnya tekanan sosial dan politik dari mayoritas bisa memaksa reformasi.
Dengan begitu, Djibouti tetap menjadi negara kecil yang luasnya relatif signifikan, namun tantangan terbesar bukanlah ukurannya, melainkan bagaimana kekuasaan dan representasi dibagi di dalamnya.
Advertisement