Bisnis minyak dan gas bumi di Yaman kembali menjadi sorotan tajam seiring menguatnya dorongan publik dan lembaga negara terhadap profesionalisme tata kelola sektor strategis tersebut. Di tengah krisis politik dan keamanan yang berkepanjangan, migas tetap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional yang rawan disalahgunakan.
Sejumlah laporan pemerintah mengungkap bahwa persoalan utama sektor migas Yaman bukan hanya konflik bersenjata, tetapi juga lemahnya manajemen dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan negara. Kondisi ini membuat sektor yang seharusnya menopang keuangan negara justru menjadi ladang persoalan.
Perusahaan PetroMasila, yang didirikan pada 2011 untuk mengelola Blok 14 di kawasan Al-Masila, menjadi contoh paling menonjol dari kompleksitas tersebut. Dalam praktiknya, perusahaan ini dinilai telah melenceng jauh dari mandat awal yang diberikan negara.
Laporan Badan Pusat Pengawasan dan Audit serta sejumlah dokumen resmi pemerintah menyebut adanya pelanggaran serius dalam operasional PetroMasila. Pelanggaran itu mencakup penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat perusahaan hingga pemborosan dana publik dalam berbagai proyek.
Alih-alih fokus pada pengembangan industri hulu migas, PetroMasila justru terlibat dalam proyek-proyek di luar tugas pokoknya, seperti kontraktor umum dan proyek konstruksi. Langkah ini dinilai tidak hanya menyimpang, tetapi juga membuka ruang konflik kepentingan.
Masalah transparansi menjadi sorotan paling tajam. Selama lebih dari satu dekade beroperasi, program kerja dan anggaran tahunan perusahaan dilaporkan tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada Kementerian Minyak dan Mineral maupun kepada otoritas eksplorasi dan produksi.
Ketiadaan laporan keuangan yang diaudit secara independen selama 13 tahun terakhir semakin memperkuat dugaan lemahnya tata kelola perusahaan. PetroMasila disebut tidak berada di bawah pengawasan efektif kementerian maupun lembaga audit negara.
Dalam aspek operasional, perusahaan juga dituding melampaui batas kewenangannya dengan mengelola sektor-sektor minyak lain di luar Blok 14. Padahal, keputusan pendirian perusahaan tidak memberikan mandat untuk mengelola lebih dari satu sektor.
Laporan pemerintah juga mengungkap pendirian perusahaan-perusahaan di luar negeri, termasuk di Kesultanan Oman dan Kepulauan Bahama, dengan nilai modal besar dan nama berbeda. Kepemilikan entitas tersebut oleh negara tidak pernah dibuktikan secara jelas.
Salah satu transaksi yang menimbulkan keheranan adalah pembayaran sebesar 7 juta dolar AS untuk membeli 15 persen saham kontraktor di Blok 5. Padahal, saham tersebut sebelumnya ditawarkan tanpa kompensasi, dengan kewajiban finansial besar yang harus ditanggung.
Dalam periode produksi di Hadramaut sebelum ekspor terhenti, PetroMasila tercatat mengekspor minyak mentah dengan nilai sekitar 30 juta dolar AS per pengapalan. Total penerimaan dari ekspor itu diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar AS.
Dana hasil ekspor tersebut dilaporkan ditransfer ke rekening luar negeri milik perusahaan. Sementara itu, biaya operasional PetroMasila disebut tidak melebihi 25 persen dari nilai penjualan, sehingga memunculkan tanda tanya besar tentang nasib sisa pendapatan.
Keberadaan kantor pusat perusahaan juga menuai kritik. Hingga kini, PetroMasila masih mempertahankan kantor utamanya di Sana’a, yang berada di bawah kendali kelompok Houthi, dan membaginya dengan otoritas setempat.
Situasi ini dinilai janggal karena perusahaan tidak memiliki kantor resmi di ibu kota sementara Aden. Kondisi tersebut memperkuat kesan ambiguitas loyalitas dan lemahnya penyelarasan dengan kebijakan pemerintah yang diakui secara internasional.
Laporan juga menyebut PetroMasila sebagai satu-satunya perusahaan nasional yang mengelola hingga enam sektor produksi sekaligus. Hal ini kontras dengan minimnya capaian nyata dalam peningkatan produksi maupun pengembangan sektor-sektor tersebut.
Dalam aktivitas pengeboran, PetroMasila dituding melakukan pengeboran sumur tanpa persetujuan resmi dari Otoritas Eksplorasi dan Produksi Minyak. Sejumlah sumur tersebut berakhir gagal dan menimbulkan kerugian besar.
Lebih jauh, beberapa pengeboran dilakukan di lokasi yang sebelumnya telah ditolak oleh otoritas teknis saat masih dikelola operator asing. Keputusan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum yang disengaja.
Kerugian akibat proyek pengeboran yang gagal itu diperkirakan mencapai puluhan juta dolar AS. Kasus ini mempertegas lemahnya pengambilan keputusan berbasis kajian teknis dan profesional.
Di tengah berbagai temuan tersebut, dorongan reformasi dan profesionalisme di sektor migas Yaman semakin menguat. Banyak pihak menilai pembenahan tata kelola sebagai syarat mutlak untuk menyelamatkan aset negara.
Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan independen disebut sebagai kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik. Tanpa itu, sektor migas Yaman dikhawatirkan akan terus menjadi sumber konflik, bukan solusi ekonomi.
Masa depan industri migas Yaman kini berada di persimpangan jalan. Antara menjadi fondasi pemulihan nasional atau terus terjebak dalam pusaran korupsi dan salah kelola yang merugikan rakyat.
Baca selanjutnya
Advertisement