Pasca penandatanganan perjanjian damai antara pemerintah Suriah dan SDF/PKK, medan konflik di Hasakah tidak sepenuhnya mereda. Ketegangan justru bergeser ke ranah lain yang tak kalah sengit, yakni perang urat syaraf di ruang media dan opini publik.
Perjanjian yang sejak awal bersifat multi-interpretatif itu melahirkan dua arus narasi yang saling bertabrakan. Media pemerintah Suriah dan media yang berpihak pada Damaskus menyajikan tafsir yang sangat berbeda dengan media pro SDF/PKK.
Bagi media pemerintah, kesepakatan tersebut dipotret sebagai langkah strategis negara untuk mengembalikan kedaulatan Suriah secara bertahap di wilayah timur laut. Narasi ini menekankan bahwa negara kembali menjadi aktor utama keamanan dan administrasi.
Sebaliknya, media pro SDF/PKK menggambarkan perjanjian itu sebagai pengakuan politik atas eksistensi dan otoritas mereka. Kesepakatan disebut sebagai legitimasi de facto atas struktur kekuasaan SDF/PKK di Hasakah.
Perbedaan tafsir paling menonjol muncul dalam isu penunjukan gubernur Hasakah. Lembaga media Damaskus menegaskan bahwa figur yang berasal dari lingkungan SDF/PKK tersebut masih sebatas nominasi dan belum disahkan secara resmi oleh pemerintah pusat.
Narasi itu berbanding terbalik dengan pemberitaan media pro PKK/SDF. Mereka menyebut figur tersebut sebagai gubernur resmi Hasakah yang telah menjalankan kewenangan penuh, bahkan digambarkan bertindak layaknya presiden Kurdistan Suriah.
Ketegangan narasi juga terlihat dalam pemberitaan terkait masuknya pasukan keamanan Suriah ke Hasakah. Media pro Damaskus menyebut kehadiran pasukan sebagai tanda berakhirnya peran militer SDF/PKK di kota tersebut.
Dalam narasi pemerintah, masuknya aparat keamanan dipresentasikan sebagai pemulihan otoritas negara dan langkah final menuju normalisasi keamanan. Hasakah digambarkan kembali ke pangkuan negara.
Namun media pro PKK/SDF menafsirkan peristiwa yang sama secara berlawanan. Kehadiran pasukan keamanan Suriah disebut bukan sebagai pembubaran SDF, melainkan legitimasi keberadaan mereka sebagai otoritas lokal.
Menurut media pro PKK, pasukan keamanan Suriah di Hasakah hanya berkantor dan tidak memiliki kebebasan bergerak. Mereka membandingkannya dengan konsep “security box” pada era Assad, di mana aparat negara hadir secara simbolik.
Perang narasi semakin tajam ketika kesepakatan damai dibingkai sebagai kemenangan. Media pro Damaskus menyebutnya sebagai kemenangan strategis negara untuk memperkuat integritas dan kedaulatan Suriah.
Sebaliknya, media pro PKK/SDF mengklaim kesepakatan itu sebagai kemenangan politik mereka. Narasi ini diikuti oleh pemberitaan yang menyudutkan warga Arab dan membenarkan kebijakan penguasaan wilayah oleh struktur SDF/PKK.
Dalam narasi pro PKK, langkah-langkah pembatasan pergerakan warga Arab bahkan dipresentasikan sebagai upaya pengamanan. Media pro Damaskus justru menyebutnya sebagai kampanye pengusiran dan blokade terhadap permukiman Arab.
Di tengah simpang siur informasi, sumber khusus dari Pusat Media Hasakah mengeluarkan klarifikasi resmi. Pernyataan ini ditujukan untuk meredam klaim yang beredar luas di media sosial.
Sumber tersebut menegaskan bahwa tidak ada kembalinya apa yang disebut sebagai Asayish ke wilayah Tel Hamis, al-Yaarubiyah, Tel Brak, maupun al-Shaddadi. Informasi yang menyebutkan hal tersebut dinyatakan tidak benar.
Menurut pernyataan itu, satu-satunya pihak yang melanjutkan penyebaran pasukan di kawasan tersebut adalah pasukan keamanan Suriah. Langkah ini disebut sebagai bagian dari proses penegakan keamanan dan stabilitas.
Pusat Media Hasakah juga membantah keras isu kembalinya milisi lokal atau pembentukan struktur bersenjata baru. Semua klaim terkait hal tersebut dinyatakan tidak memiliki dasar fakta.
Yang terjadi di lapangan, menurut sumber tersebut, adalah proses pembongkaran bertahap terhadap kekuatan bersenjata yang dianggap telah berakhir perannya. Tidak ada pengakuan terhadap nama atau struktur di luar negara.
Integrasi yang dimaksud dalam kesepakatan, lanjut pernyataan itu, bersifat individual. Personel hanya dapat bergabung ke dalam institusi Kementerian Pertahanan Suriah sesuai kerangka hukum yang berlaku.
Pernyataan ini menjadi amunisi baru bagi media pro Damaskus untuk menegaskan narasi bahwa negara tetap menjadi aktor tunggal yang sah. Di sisi lain, media pro PKK/SDF cenderung mengabaikan atau meminimalkan klarifikasi tersebut.
Perang narasi ini menunjukkan bahwa konflik Hasakah belum benar-benar selesai. Meski senjata relatif senyap, pertarungan persepsi dan legitimasi masih berlangsung sengit.
Bagi warga sipil, khususnya komunitas Arab di Hasakah, perang media ini menciptakan kebingungan dan ketidakpastian. Mereka menjadi objek narasi, bukan subjek yang menentukan masa depan mereka sendiri.
Hasakah kini berada di persimpangan antara rekonsiliasi dan fragmentasi makna. Arah akhir konflik tidak hanya ditentukan di lapangan, tetapi juga di ruang pemberitaan yang terus membentuk persepsi publik Suriah dan dunia.
Advertisement